"Gerakan Disiplin Nasional" sudah lama dicanangkan. Ya, di Indonesia, bahkan untuk berdisiplin pun, pemeirntah harus membuat gerakan dulu. Pada masa itu di setiap sekolah ada perwakilan murid yang "dilantik" menjadi "pengawas" GDN. Pokoknya, yang namanya disiplin, kalau tidak ada pengawasannya, tidak akan jalan. Nampaknya itulah yang dipahami pemerintah, maka pelaksanaan GDN pun dibarengi dengan pelantikan pengawas-pengawasnya di berbagai tempat.

Ada kawasan-kawasan percontohan GDN, misalnya untuk urusan berlalu lintas, jalan-jalan protokol utama, Thamrin dan Sudirman, dijadikan tempat percontohan. Parahnya, setelah gerakan itu berjalan, masyarakat pengguna jalan raya bukannya mengenal tempat-tempat itu sebagai tempat di mana pemerintah mengarahkan rakyatnya menjadi disiplin, melainkan tempat di mana pemerintah menakut-nakuti rakyatnya menjadi disiplin.

Ya, gerakan pendisiplinan itu dilakukan bukan dengan mengayomi, bukan juga dengan memberikan contoh, tetapi dengan menakut-nakuti. Polisi dikerahkan bukan untuk membimbing masyarakat, memberi tanda-tanda dan rambu-rambu agar semua peraturan menjadi jelas, malahan untuk menilang dan nampaknya tidak banyak lebihnya daripada sekedar menilang. Maka jadilah Bundaran HI sebagai tempat yang sangat ditakuti banyak pengemudi.

Kita semua tahu bahwa disiplin adalah masalah karakter. Pembentukan disiplin dalam diri orang, memang awalnya dibarengi dengan pemberian sanksi bagi yang tidak disiplin, tetapi itu kan seyogianya hanya efek sampingnya, hanya upaya sampingan untuk mengingatkan orang-orang agar tetap disiplin, bukan sebagai upaya utama dalam pendisiplinan yang ujung-ujungnya hanya pemaksaan eksternal yang tidak akan pernah terinternalisasi dalam diri orang-orang, secara makronya dalam diri bangsa kita ini.

Kenyatannya, pemerintah memang kurang memperhatikan sistem yang dibuatnya untuk membentuk bangsa yang disiplin. Misalnya, orang hanya boleh menyeberangi jalan di jembatan penyeberangan atau di zebra-cross. Tetapi di mana jembatan penyeberangan dan zebra-cross itu diletakkan? Seringkali saya menjumpai ternyata jembatan penyeberangan dan zebra-cross diletakkan berjauhan dari halte sedangkan halte sendiri diletakkan jauh dari mana-mana.

Satu contoh, di perempatan Hotel Millenium, mikrolet dari arah Tanah Abang III (arah pukul 9) akan berbelok ke arah Jatibaru (arah pukul 6), sedangkan kendaraan-kendaraan umum dari Jatibaru akan menyeberang dari Jatibaru (arah pukul 6) ke Bank Indonesia (arah pukul 3). Maka perempatan itu adalah tempat yang strategis, tetapi kenyataannya halte bus diletakkan beratus-ratus meter ke arah Bank Indonesia sehingga orang lebih suka naik-turun bus di perempatan itu sedangkan orang naik-turun mikrolet jelas harus di perempatan itu, tidak mungkin di halte.

Di tempat lainnya, di Katedral, pada sisi yang berhadapan dengan Istiqlal. Jalur itu seharusnya menjadi jalur pedestrian yang memang harus dilewati orang yang turun dari Transjakarta di Pintu Air. Lalu, bagaimana caranya mereka menyeberang ke Katedral? Tidak ada zebra-cross maupun jembatan penyeberangan di situ. Padahal, ada satu halte bus di sisi Istiqlal! Konsekuensinya, di tempat yang lalu lintasnya padat dan cenderung cepat itu, orang harus menyeberang jalan tidak di atas zebra-cross.

Menjadi disiplin di Indonesia, pada akhirnya, setidaknya untuk saat ini, adalah pertarungan antara pembentukan karakter dan kenyataan sistem yang tidak memungkinkan kita menjadi disiplin. Sistem yang ada adalah sistem yang "menganjurkan" orang untuk menjadi tidak disiplin. Mungkin hanya di tempat-tempat di mana ada proyek percontohan GDN-lah pemerintah menyiapkan sistem yang dibangun dengan baik, tetapi tidak di tempat-tempat lainnya.

Kita ingin menjadi disiplin, tetapi pemerintah-lah yang tidak memungkinkan kita menjadi disiplin ….